PERBANDINGAN SISTEM PERS YANG BERLAKU PADA ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI BERDASARKAN UU PERS

Simple item page
dc.contributoren-US
dc.creatorAmarini, Indriati
dc.creatorHartomo, Tri
dc.date2016-08-30
dc.date.accessioned2023-08-20T03:38:53Z
dc.date.available2023-08-20T03:38:53Z
dc.descriptionPers pada Era Orde Baru sangat dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol pemerintah terhadap Pers tidak dapat diragukan lagi, begitu juga dengan pegaruhnya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Orde Baru sangat tidak mendukung keberadaan Pers. Salah satu contohnya adalah kebijakan Surat Izin untuk Penerbitan Pers (SIUPP), yang mana sangat tidak Pro-Pers. Pers mengalami kesulitan saat dituntut untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang secara alamiah melekat padanya, khususnya fungsi mereka bagi masyarakat (Panuj Redi, 1997: 34).en-US
dc.identifierhttps://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/776
dc.identifier10.30595/kosmikhukum.v12i2.776
dc.identifier.urihttp://dspace.umsida.ac.id/handle/123456789/3286
dc.publisherUniversitas Muhammadiyah Purwokertoen-US
dc.rightsCopyright (c) 2016 KOSMIK HUKUMen-US
dc.sourceKosmik Hukum; Vol 12, No 2 (2012)en-US
dc.source2655-9242
dc.source1411-9781
dc.titlePERBANDINGAN SISTEM PERS YANG BERLAKU PADA ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI BERDASARKAN UU PERSen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typeen-US
Files
Collections
Kosmik Hukum